Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Aliansi Mahasiswa Program PKH Harus Bebas dari Kepentingan Parpol

Aliansi Mahasiswa: Program PKH Harus Bebas dari Kepentingan Parpol

Sejumlah organisasi mahasiswa mendukung kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, terkait program keluarga harapan (PKH).

Di mana instruksi Mensos, koordinator kabupaten/kota PKH tidak boleh berstatus kader partai.

"Kami mendukung sikap tegas Mensos Juliari tentang larangan anggota atau parpol menjadi koordinator PKH," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah dalam pernyataan resminya, Rabu (5/8).

AMMI menilai sikap tegas Mensos sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan, antara partai politik dan hak rakyat.

"Sikap itu membuktikan Pak Mensos bekerja untuk rakyat, bukan untuk parpol," ujar Nurkhasanah.

Dia melanjutkan, PKH adalah program unggulan Kemensos sebagai prioritas nasional, yang benar-benar menyentuh akar rumput.

Oleh karena itu, PKH harus bebas dari kepentingan parpol dan kelompok atau golongan tertentu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Millenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam.

MMB mengapresiasi ketegasan Kemensos menegakkan aturan dalam perekrutan sesuai undang-undang yang berlaku.

Tata cara rekrutmen SDM PKH diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

Pernyataan bahwa siapa saja berhak mendaftar tidak sejalan dengan pasal 10 poin i, yang menyatakan peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif ataupun kepala daerah.

"Kami siap pasang badan mendukung kebijakan Kemensos yang pro rakyat. Mensos kebetulan kader parpol tetapi tidak menjadikan PKH bancakan partai. Dia berdiri untuk kepentingan rakyat," tegas Anam yang juga aktivis sosial tersebut.

Sementara itu, mekanisme perekrutan Koordinator pendamping PKH sudah berjalan lama dan tidak ada perubahan sampai saat ini.

"Aturannya sudah baku, karena ini adalah koordinator pendamping maka mereka diambil dari yang selama ini telah menjadi pendamping dan mungkin dari kader atau anggota politik, tidak bisa untuk diintervensi," tandas Anam.

Posting Komentar untuk "Aliansi Mahasiswa Program PKH Harus Bebas dari Kepentingan Parpol"

Berlangganan via Email